Tim Redaksi Diskusi Pajak

Siapa saja yang dimaksud dengan Pihak Terkait? A: Pihak-pihak terkait dalam Coretax DJP terbagi atas dua kategori yaitu (1) orang terkait dan (2) wajib pajak terkait. 1. Orang terkait Bagi wajib pajak badan, pihak terkait yang masuk dalam kategori orang terkait antara lain pengurus perusahaan (direktur, komisaris), pemegang saham, dan karyawan perusahaan. Bagi wajib pajak instansi pemerintah, pihak terkait yang masuk dalam kategori orang terkait antara lain bendaharawan, kuasa pengguna angga

Untuk mengajukan permintaan kode otorisasi DJP Anda dapat mengikuti langkah sebagai berikut: 1. Login pada akun Coretax DJP kemudian klik menu Portal Saya dan pilih Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik. 2. Pada layar berikutnya, gulir (scroll) ke bagian bawah dan pada isian jenis sertifikat digital pilih kode otorisasi DJP. 3. Buat passphrase sebagai kode otorisasi. 4. Baca dan centang pernyataan. Klik Simpan. Untuk mengecek status penerbitan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital:

Role Akses Coretax DJP yang Bisa Didelegasikan PIC: Drafter dan Signer Lengkap Dalam sistem Coretax DJP, PIC (Penanggung Jawab) dapat mendelegasikan role akses seperti drafter dan signer kepada pegawai, pengurus, atau kuasa untuk efisiensi pengelolaan dokumen perpajakan. Delegasi ini dilakukan melalui menu Portal Saya > Profil Saya > Wakil/Kuasa Saya, memungkinkan pembagian tugas tanpa mengurangi keamanan data. Apa Itu Role Akses Coretax DJP yang Dapat Didelegasikan oleh PIC? Role akses Core

penanggung jawab atau PIC Coretax DJP untuk wajib pajak badan tidak wajib namanya tercantum dalam akta notaris pendirian atau perubahan badan usaha. Karyawan kunci yang dipercaya perusahaan dapat ditunjuk sebagai PIC akun Coretax DJP untuk mengelola hak dan kewajiban perpajakan. Siapa Saja yang Bisa Ditunjuk sebagai PIC Coretax DJP Wajib Pajak Badan? Penunjukan PIC Coretax DJP tidak terbatas pada direktur utama atau pengurus yang tercantum di akta notaris badan usaha. Direktorat Jenderal Paja

Hak akses apa saja yang diberikan kepada PIC/penanggung jawab? A: PIC/penanggung jawab berperan krusial sebagai pengelola utama atau super user dari akun wajib pajak pada Coretax DJP. Penanggung jawab memiliki hak dan tanggung jawab yang meliputi: 1. Pengelolaan hak akses: Mendaftarkan, mengubah, atau menghapus hak akses pihak-pihak terkait, seperti wakil/pegawai atau konsultan. 2. Penandatanganan dokumen: Melihat, membuat, dan menandatangani seluruh dokumen perpajakan, seperti bukti potong,

Apa yang dimaksud dengan penanggung jawab (person in charge/PIC) dalam Coretax DJP? A: Penanggung jawab atau PIC pusat adalah orang pribadi yang ditunjuk oleh wajib pajak badan atau instansi pemerintah untuk mewakilinya dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan di Coretax DJP. Untuk dapat ditunjuk sebagai PIC maka orang pribadi tersebut harus terlebih dahulu tercantum sebagai pihak terkait dari wajib pajak badan atau instansi pemerintah yang akan diwakilinya. Bagi badan atau ins

Panduan lengkap penggunaan bahasa Inggris di Faktur Pajak Indonesia: dasar hukum, batasan, dan cara praktis membuat faktur bilingual yang tetap comply dengan aturan DJP.

Panduan lengkap cara lapor SPT Tahunan bagi isteri yang bekerja sebagai affiliator Shopee. Pelajari status perpajakan, cara hitung penghasilan afiliasi, dan langkah-langkah pelaporan yang benar sesuai regulasi.

Presentasi ini menguraikan ketentuan utama dalam PMK 64/PMK.03/2022, yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu (BHPT)

SPT Tahunan suami menggunakan NPWP gabung status Kepala Keluarga (KK). Laporkan di Form 1770 S atau 1770 SS, bagian penghasilan bruto bukan final

Meskipun prosedur legalisir NPWP perusahaan tidak diformalkan secara nasional oleh DJP

Penghasilan dari affiliate marketplace seperti Shopee atau Tokopedia yang tidak rutin tetap diklasifikasikan sebagai penghasilan pekerjaan bebas, meskipun ada bukti potong lain dari sumber berbeda

Penyusutan aktiva tetap berwujud yang dibeli secara kredit diperbolehkan secara fiskal karena aset tersebut langsung menjadi milik pembeli, berbeda dengan leasing yang memerlukan hak opsi untuk memulai penyusutan. Harga perolehan mencakup uang muka plus total pokok hutang, sesuai Pasal 10 UU PPh dan PMK 72/2023. Perbedaan Penyusutan Aktiva Tetap Berwujud Pembelian Kredit vs Leasing dengan Hak Opsi Pada penyusutan aktiva tetap berwujud yang dibeli secara kredit dari sisi perpajakan, pembeli me

Permohonan pengangsuran pembayaran pajak SKP kurang bayar yang disetujui KPP tidak menghilangkan status utang pajak di sistem Coretax, berbeda dengan pengajuan keberatan atau banding yang dapat mengubah ketetapan pajak. Status utang pajak tetap tercatat hingga lunas sepenuhnya, meskipun pembayaran diangsur secara resmi. Pengertian Pengangsuran Pajak SKP Kurang Bayar PT dan Statusnya di Coretax Pengangsuran SKP kurang bayar diatur dalam Pasal 9 ayat (4) UU KUP dan PMK 81/2024, memungkinkan PT

Ya, faktur pajak masukan yang dilaporkan sebagai tidak dikreditkan masih bisa diubah menjadi dikreditkan, asalkan belum dilakukan pemeriksaan atas SPT PPN tersebut. Syarat dan Ketentuan Perubahan Status Faktur Pajak Masukan Perubahan status pengkreditan faktur pajak masukan hanya dapat dilakukan sebelum otoritas pajak melakukan pemeriksaan atas SPT PPN Masa yang bersangkutan. Jika faktur pajak sudah dilaporkan dengan status "uncredited" (tidak dikreditkan) namun seharusnya dikreditkan, Anda m